Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Purus Kota Padang

Abstract

Dalam sistem pemerintahan Kelurahan Purus Kota Padang bersama Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk purus. Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra tertentu. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan menjadi payung hukum untuk mengatur tata kelola pemerintahan kelurahan ditingkat bawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III, yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 di Kelurahan Purus belum berjalan dengan baik, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, meskipun aspek sikap pelaksanaan sudah cukup baik. Kendala utama dalam implementasi peraturan ini meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuangan sampah, minimnya pelatihan bagi anngota Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya pengetahuan masyarakat kelurahan purus tentang pengelolaan sampah serta keterbatasan saran, prasarana dan anggaran. Selain itu masyarakat juga tidak rutin hadir dikantor, meskipun sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Upaya mengatasi kendala tersebut meliputi pendekatan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, penetapan jadwal rapat koordinasi, peningkatan kapasitas anggota Dinas Lingkungan Hidup pencarian sumber pendapatan alternatif untuk fasilitas kantor, serta penyediaan layanan saran atau pengaduan bagi masyarakat.