Paradigma Baru Bantuan Hukum
Navigasi Di Tengah Arus Pembaharuan Hukum Acara
Keywords:
Advocates, Legal Aid, New ParadigmAbstract
The reform of procedural law in Indonesia has brought a fundamental shift in the protection of human rights, where legal aid is now regarded as a crucial instrument in ensuring a fair trial rather than merely a complement to judicial formalities. This study aims to analyze the construction of a new legal aid paradigm within the framework of procedural law reform and to identify the navigational challenges faced by advocates and Legal Aid Institutions in safeguarding the rights of suspects and defendants. By employing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this study reveals that the new paradigm emphasizes the active obligation of the state and legal aid providers to be present from the early stages of examination. However, normative gaps remain regarding the certainty of legal counsel assistance, which in certain provisions is still optional and may potentially reduce the effectiveness of legal defense. Therefore, navigating the current wave of reform requires strengthening institutional capacity as well as integrating technology into pro bono legal services in order to ensure more equitable access to justice.
Downloads
References
Abidin, Z. (2021). Hukum Acara Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan. Jakarta
Bayumedia Publishing.Nasution, A. B. (2020). Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi bagi Tersangka dan Terdakwa. Jakarta
LP3ES.Prakoso, A. (2022). "Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Akses Terhadap Keadilan bagi Masyarakat Marginal". Jurnal Hukum & Peradilan, 11(2), 145-162
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Rajawali Pers.Harahap, M. Y. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta
Siahaan, M. (2023). "Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 89-105.
Sinar Grafika.Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Baru. Jakarta
Sinar Grafika.Ibrahim, J. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).